Kuota Hajji 2017

Meskipun pemerintah Saudi Arabia mengurangi kuota jemaah haji Indonesia sebesar 20 persen selama tiga tahun, tapi untuk tahun 2017, pemerintah Saudi Arabia akan menggantinya sebesar 60 persen.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah saat dihubungi, Jakarta, Selasa.

Dari hasil lobi DPR RI dan pemerintah lakukan ke kerajaan Arab Saudi.

"Alhamdulillahnya, Indonesia akan mendapat tambahan menjadi 60 persen. Atau 20 persen dikalikan selama tiga tahun," kata Ida Fauziah dikutip Antara.

Selain mendapat kompensasi, pemerintah Saudi Arabia juga akan mengganti kerugian atas pengurangan kuota haji tersebut. "Kemungkinan besarannya mencapai Rp800 miliar. Dan jumlah itupun masih dibahas secara teknis," tambah politisi PKD itu.

Sementara itu, pemerintah Saudi memastikan kembali pastika bahwa tetap berlaku pengurangan kuota jemaah haji sebesar 20 persen untuk seluruh negara, termasuk Indonesia.

"Sudah ada surat pemberitahuan kembali dari pemerintah Saudi Arabia melalui duta besarnya untuk Indonesia. Tidak ada perubahan pengurangan jemaah haji. Minggu lalu ada surat dari Pemerintah Saudi Arabia kepada Dubes Saudi Arabia di Indonesia," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Hazrul Azwar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Bahkan, kata Ketua Fraksi PPP itu, Pemerintah Saudi Arabia juga tak akan bergeming meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghubungi langsung Raja Saudi Arabia agar tidak mengurangi kuota haji asal Indonesia.

"Presiden SBY pun nelpon Raja Saudi Arabia, tidak akan mengubah keputusan pemerintah Saudi Arabia," kata Hazrul.

Berdasarkan surat Kementrian Haji Kerajaan Saudi Arabia pada Kamis, 6 Juni 2013 disampaikan bahwa hal itu disebabkan karena keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram dan demi menjamin keselamatan Jamaah haji.

Atas keterlambatan merampungkan rehabilitasi Masjidil Haram membuat daya tampung untuk tawaf berkurang. Jika semula dapat menampung sebanyak 48.000 jamaah dalam satu jam, kini hanya dapat menampung 22.000 jamaah.

"Pengurangan sebesar 20 persen itu sudah mutlak, dan tidak bisa dilobi lagi sampai 2016 sampai Masjidil Haram itu selesai direnovasi," kata politisi PKB Ida Fauziah.*